• 19

    Jul

    Wartaone Akan Laporkan Kuasa Hukum Ancol Ke Polisi

    Jakarta, Rendahnya pemahaman terhadap konsekwensi hukum dalam kegiatan persidangan di Sidang Sengketa Informasi maka pihak kuasa hukum ancol terancam akan dipolisikan. Dharma Leksana, S.Th., M.Si. selaku pemohon informasi publik  mengatakan,”Saya merasakan pihak PT. Impian Jaya Ancol tidak serius untuk menyelesaikan sengketa informasi seperti yang terregister dalam nomor : 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 pada Komisi Informasi Provinsi DKI. Dalam penilaian saya selaku pemohon informasi terhadap PT. TIJA, kuasa hukumnya berbelit belit dalam memberikan keterangan. Apalagi Staff Humas Hariyanto sebagai kuasa hukum memberikan  keterangan...
  • 16

    Jun

    PT. Impian Jaya Ancol Mangkir Dari Persidangan

    Jakarta, Sidang lanjutan sengketa informasi nomor : 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 antara WartaOne sebagai pemohon melawan PT. Taman Impian Jaya Ancol  digelar kembali oleh Komisi Informasi DKI di ruang sidang kantor Komisi Informasi DKI Jalan Awaludin 2 Jakarta Pusat (15 Juni 2016). Karena merasa penting dan menghormati persidangan Team WartaOne hadir satu jam sebelum kegiatan persidangan  dimulai. Namun rupanya pihak PT. Impian Jaya Ancol mangkir dari persidangan sehingga acara persidangan ditunda. “Apakah termohon PT. Impian Jaya Ancol sudah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan Pak Panitera ?” Tanya Ketua Maje...
  • 16

    Jun

    Wartaone Gugat PT. Impian Jaya Ancol Dalam Sengketa Informasi

    Jakarta, Sidang sengketa informasi Nomor : 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 antara media WartaOne sebagai pemohon melawan PT. Taman Impian Jaya Ancol sebagai termohon digelar di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Publik DKI Jakarta Kamis, 08 Juni 2017. “WartaOne merupakan media investigasi yang memiliki fungsi melakukan kontrol sosial. Karena Transparansi merupakan salah satu pilar dalam Good Governance. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.”terang Dharm...
  • 16

    Jun

    Wartaone Gugat PT. Impian Jaya Ancol Dalam Sengketa Informasi

    Jakarta, Sidang sengketa informasi Nomor : 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 antara media WartaOne sebagai pemohon melawan PT. Taman Impian Jaya Ancol sebagai termohon digelar di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Publik DKI Jakarta Kamis, 08 Juni 2017. “WartaOne merupakan media investigasi yang memiliki fungsi melakukan kontrol sosial. Karena Transparansi merupakan salah satu pilar dalam Good Governance. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.”terang Dharm...
  • 16

    Jun

    Wartaone Gugat PT. Impian Jaya Ancol Dalam Sengketa Informasi

    Jakarta, Sidang sengketa informasi Nomor : 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 antara media WartaOne sebagai pemohon melawan PT. Taman Impian Jaya Ancol sebagai termohon digelar di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Publik DKI Jakarta Kamis, 08 Juni 2017. “WartaOne merupakan media investigasi yang memiliki fungsi melakukan kontrol sosial. Karena Transparansi merupakan salah satu pilar dalam Good Governance. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.”terang Dharm...
  • 1

    Apr

    Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Maluku Demo Dirjen Dikti

    Wartaone – Jakarta, Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Maluku gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Raya Jend Sudirman Pintu I, Gedung D Depdiknas,Senayan Jakarta (31/03/2017) Dalam pantauan media wartaone., sebanyak 50 an orang mahasiswa ini menuntut agar Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti segera memberikan ijin sekolah maritim di maluku segera ditandatangani dan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mundur dari jabatannya karena sudah tidak peduli akan dunia pendidikan. Tuntutan yang paling mendasar adalah keluarkan Surat Izin Pendirian Perguruan Tinggi...
  • 12

    Mar

    Konggres Luar Biasa PARFI Digelar Bareng HUT PARFI

    Jakarta - Kongres Luar Biasa Persatuan Fillm Indonesia 2017 yang akan diselenggarakan hari ini Minggu , 12 Maret 2017 mulai jam 7.00 WIB sampai dengan selesai di Gedung Parfi Rasuna Said Jakarta Selatan. “Tema Konggres Luar Biasa PARFI mengusung tema ” Kembali Ke Marwah Parfi dan Kejayaan Gemilang Masa Lalu,” Terang Kanjeng Pangeran Norman selaku Direktur Eksekutif Jakarta Center salah seorang Balon Ketua Parfi kepada awak media. Kanjeng Pangeran Norman menambahkan, ” Saya akan merangkul semua anggota parfi, seluruhnya hingga tidak ada lagi kubu- kubuan ...
  • 6

    Mar

    Sidang Kasus Apkomindo : PN Bantul Harapkan JPU Hadirkan Saksi PELAPOR

      BANTUL, - Sidang lanjutan terkait kasus adanya dugaan kriminalisasi terhadap Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), yakni Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Bantul, Kamis (2/3/2017).   Sidang yang dipimpin Hakim Subagyo, SH, M.Hum kali ini mengagendakan mendengar 3 keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori, SH dan Khalid Sardi Hatapayo, SH. Para saksi tersebut yakni, Agus Setiawan Lie, Ir. G. Hidayat Tjikrodjojo, dan Rudi D. Mulyadi.   Perkara pelanggaran Hak Cipta seni logo Apkomindo ini mencuat setelah adanya pa...
  • 4

    Mar

    PERKARA APKOMINDO, JPU JANJI HADIRKAN SAKSI PEMILIK HAK CIPTA

    SIDANG KE VII KASUS APKOMINDO DI PN BANTUL, JAKSA ANSYORI JANJI HADIRKAN SAKSI KUNCI PEMILIK HAK CIPTA     BANTUL - Sidang lanjutan terkait kasus kriminalisasi terhadap Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), yakni Ir Soegiharto Santoso alias Hoky kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Bantul, Kamis (2/3/2017).   Sidang dipimpin oleh Hakim Subagya, SH., M.Hum dengan agenda sidang kali ini yakni mendengarkan 3 keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori, SH selaku Jaksa Utama Pratama Nip. 19591212 199403 1 001 dari Kejaksaan Agung RI dan Khalid Sardi Hatapa...
  • 27

    Feb

    MEMAKAI GELAR AKADEMIS TANPA HAK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

    Jakarta, Pemakaian gelar akademis sudah diatur dalam Pasal 69 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,profesi palsu dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta. Namun tampaknya pencantuman Gelar Akademis tanpa hak dalam kehidupan masyarakat sehari hari masih belum tersentuh hukum secara maksimal. Secara khusus memang hukum tidak melarang atau tidak mengatur sanksi pidana bagi mereka yang menyebutkan/ mencantumkan gelar akademik tanpa hak, terkecuali mereka terbukti menggunakan ijazah palsu maka hal itu jelas merupakan...
- Next

Author

I'am only a journalist who recorded every events that I can record.

Follow Me