Penahanan Ketua Apkomindo Dinilai Cacat Hukum, Hoky Harus Dibebaskan

24 Dec 2016

Yogyakarta, Kasus dugaan Pelanggaran Hak Cipta yang didakwakan terhadap  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) Ir. Soegiharto Santoso (54 Tahun) atau yang biasa dipanggil Hoky sudah memasuki persidangan yang kedua di Pengadilan Negeri Bantul (kamis, 22/12/2016).

 

Seperti telah diberitakan sebelumnya,  Hoky telah dituduh menggunakan Logo Apkomindo tanpa ijin sehingga diduga melanggar hak cipta.

Dalam dakwaan Jaksa Raka Buntasing Panjangka, SH. Dan Khalid Sardi Hatapayo, Sh. di hadapan Hakim yang diketuai Subagya SH., M.Hum tanggal  15 Desember 2016 diungkapkan terdakwa bersama dengan saksi Dicky Purnawibawa sabtu – rabu, 5 – 9 Maret 2016 telah memasang Logo Apkomindo untuk Pameran di Jogja Expo Center (JEC) di jalan raya Janti Banguntapan Bantul Yogyakarta.

“Padahal  selama ini terbentuknya Apkomindo pertama kali  ditemukan Sonny Franslay yang diambil dari logo perusahaan pribadi yakni PT. HL Enterprise. Bahkan logo tersebut telah dicatatkan pada Ditjen kekayaan intelektual Menkumham RI dengan nomor pendaftaran 050083 setelah itu dilakukan perubahan sesuai dengan tujuan organisasi pegumuman beridirnya apkomindo dilakukan pada 20 September 1991 pada saat acara ulang tahun perusahaan pribadi  saksi Sonny Franslay yang dihadiri oleh lebih kurang 300 pengusaha komputer.  Saat itu saksi diminta para pengusaha menjadi Ketua Umum Apkomindo secara aklamasi. Selama ini, Ketua Umum Apkomindo Sonny Franslay menjabat selama 3 periode dilanjutkan G. Gunawan Hidayat Tjokrojoyo dan dilanjutkan Hengkyanto Tjokro Adiguno dan Suhanda Wijaya.  Selama Menjabat  Ketua Umum mereka selalu minta ijin saksi Sonny Franslay selaku pemegang hak cipta tentang penggunaan seni logo dan merek apkomindo.” Papar Jaksa Penuntut Umum Raka Buntasing di hadapan Majelis Hakim PN Bantul (Kamis 15/12/2016) 

Selanjutnya pada 19 September 2011 pertemuan di Hotel Le Grandeur dihadiri DPP Apkomindo, DPA Apkomindo dan pengurus Apkomindo DKI membahas menunda penyelenggaraan munas, agar membahas AD ART dulu. Dalam Rapat tidak didapat  kata sepakat kemudian  DPA  mengeluarkan Surat Pemberhentian Pengurus Pusat Apkomindo dengan Nomor : 05/SKPB/9/2011.

Dalam situasi belum jelas akibat konflik  organisasi muncul  Ir. Soegiharto Santoso yang  mengatakan dirinya diangkat menjadi Ketua Umum Apkomindo sejak 2015 – 2018 berdasarkan rapat sebagian pengurus DPP dan DPA. Dan dalam kepemimpinan Soegiharto Santoso dituduhkan bahwa Sebagai Ketua Umum Apkomindo memerintahkan Dicky Purnawibawa ST, selaku Ketua DPD DIY untuk bekerjasama dengan PT. DYANDRA Promosindo menyelenggarakan kegiatan Pameran MEGA BAZAR 2016 Consumer Show di JEC Banguntapan Bantul Yogyakarta.” Lanjut Jaksa.

 

“Akibat penggunaan logo Apkomindo di Yogya dan  di kota kota lain seperti Jakarta, Semarang, Solo saksi menderita kerugian  sebanyak 5  milyar rupiah. Perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal 113 ayat b(3)  dan Kedua ayat 4 Undang Undang RI Nomer 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP,”papar jaksa penuntut Umum.  

 

Tim Kuasa Hukum Ketua Umum APKOMINDO Bimas Ariyanta, SE., SH., CN dkk serta Riswanto, SH., MH., PIA dalam pembacaan eksepsinya di   Pengadilan Negeri Bantul  (Kamis, 22/12/2016) jelas sekali  mengungkapkan tuduhan yang didakwakan kepada Ir. Soegiharto Santoso seharusnya batal demi hukum.

 

Dinyatakan dalam  eksepsinya bahwa :

  1.      Permasalahan dalam perkara aquo ini adalah sengketa hak cipta yang bukan  yurisdiksi  kewenangan  Pengadilan Negeri  Bantul untuk memeriksa dan mengadilinya ( Undang Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 95) yang berbunyi :

“1. Penyelesaian Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau Pengadilan; 2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud  ayat (1) adalah Pengadilan Niaga; 3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang  menangani penyelesaian  Sengketa  Hak Cipta. 4. Sebagaimana pelanggaran Hak Cipta dan /atau  Hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melalui tuntutan pidana.”

 

  1.      Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tertanggal 24 Nopember 2016 disusun  secara tidak cermat, tidak jelas dan  tidak lengkap (Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI  Reg. No.808K/Pid/1984)  sehingga harus batal demi hukum. Status dan Kedudukan terdakwa tidak jelas sehingga Error In Persona dalam perkara ini.

 

  1.      Sejak  awal  kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan dinilai sudah tidak lazim dan tidak patut, juga selama dilakukan penyidikan di Kepolisian tersangka tidak menerima haknya  untuk mendapatkan bantuan  hukum  seperti telah ditentukan dalam KUHAP Pasal 56 ayat 1.  Bantuan hukum baru didapatkan oleh Ir. Soegiharto Santoso  baru pada tanggal 26 Nopember 2016  setelah Kejaksaan Negeri Bantul  melakukan penahanan terhadap diri tersangka, Bahkan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ir. Soegiharto Santoso pun sangat sulit diperoleh sampai dengan saat persidangan pembacaan dakwaan di Pengadilan baru akan diserahkan oleh Jaksa Penuntut umum, itupun karena perintah Ketua Majelis Hakim dalam gelar persidangan hari kamis tanggal  15 Desember 2016.

 

“Bahwa hal hal tersebut  sangat sepele namun tidak dapat diabaikan begitu saja karena menyangkut akan Hak Tersangka dan atau Terdakwa dalam menghadapi permasalahan ini. Dan semoga tidak ada “tangan ghoib”  yang telah mengendalikan  hukum, sehingga  hukum tidak  dijadikan  sebagai  panglima yang mengawal  kebenaran dan keadilan, namun telah dijadikan senjata untuk menganiaya,  menyiksa dan mendholimi seseorang secara bathil dan keji karena mengabaikan hati nurani kita di mata hukum dan menyalahgunakan amanah yang telah Tuhan berikan kepada kita semua hanya akan menjadikan diri kita terdakwa di mata Tuhan Penguasa akan  kebenaran  keadilan.”Papar  Bimas Ariyanta, SE., SH., CN  selaku Tim Penasehat Hukum Ir. Soegiharto Santoso didalam Persidangan hari Kamis tanggal 22 Desember 2016.

Tim Penasehat Hukum Ir. Soegiharto Santoso atau dikenal dengan sapaan akrabnya “Hoky” pun  memohon kepada Majelis Hakim  Pengadilan Negeri Bantul yang di ketuai oleh Subagyo, SH.,M.Hum,” Semoga Majelis Hakim berkenan memberikan hadiah natal  baik dengan putusan sela dan atau penangguhan penahanan sebagaimana yang kami minta dan dijamin oleh istri dan kerabat keluarganya, maupun oleh semua pengurus DPP dan DPD Apkomindo seluruh Indonesia,” seperti dibacakan dalam eksepsinya di persidangan.

Persidangan ditutup dengan  agenda pembacaan Tanggapan Jaksa atas eksepsi  Tim Penasehat hukum Ketum Apkomindo yang akan digelar pada  hari  kamis  tanggal  29 Desember 2016.

Sidang Dugaan pelanggaran Hak Cipta oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia ini mendapat  simpati  publik,  hadir dalam setiap persidangan para pengurus DPP Apkomindo maupun DPD Apkomindo seluruh Indonesia, media lokal maupun nasional serta keluarga dan kerabat  terdakwa dan para anggota Apkomindo.

 

Ridwan salah seorang anggota DPA Apkomindo dari Pekan baru mengatakan kepada awak media ini,”Kami dan seluruh anggota serta jajaran Pengurus baik DPD maupun DPD Asosiasi  Pengusaha Komputer  Indonesia di seluruh Indonesia  akan memberikan dukungan sepenuhnya upaya upaya hukum terkait  tuduhan tuduhan yang tidak benar terhadap Ketua Umum kami. Ini merupakan upaya kriminalisasi terhadap organisasi Apkomindo. Ada segelintir oknum yang  menginginkan Organisasi Apkomindo  hancur.  Itikad tidak baik dan jahat ini harus kami lawan.  Justru dengan kejadian ini menyadarkan kami seluruh anggota Apkomindo untuk  bersatu melawan kedholiman.” Ujarnya penuh semangat.

 

“Saksi Pelapor akan kita paksa hadir  dan saksi saksi lain yang mengetahui  benar  pokok perkara dan sumber masalah konflik di tubuh Apkomindo siap  kami hadirkan  agar  seluruh upaya penegakkan keadilan terhadap Ketum Apkomindo tercapai  dengan seadil  adilnya.  Tidak boleh orang yang tidak bersalah dianiaya dan didholimi,”pungkas  Ridwan.

 

Penasehat Hukum Hoky, Riswanto Sh.,MH., PIA menambahkan,”Kami juga sudah melaporkan balik ke Mabes Polri saudara Sonny Franslay terkait perbuatannya yang telah mencoba untuk  memprivatisasi organisasi Apkomindo demi keuntungannya pribadi dengan mendaftarkan  Logo Apkomindo secara diam diam dan melawan hukum. Siapa yang menanam akan menuai.” Ungkapnya di Pengadilan Negeri Bantul  usai digelarnya persidangan. (Dharma) 


TAGS Hoky


-

Author

I'am only a journalist who recorded every events that I can record.

Follow Me