Perjuangan Hoky Didukung Seluruh Anggota Dan Pengurus Apkomindo

24 Dec 2016

 

 

Yogyakarta,  Rupanya  kasus sengketa Logo Apkomindo dalam tubuh  Asosiasi Pengusaha Komputer  Indonesia atau lebih sering dikenal dengan singkatannya APKOMINDO  yang telah menyeret Ketua Umumnya ke dalam sel penjara di Rutan Bantul  malah membangkitkan rasa solidaritas dan  semangat  yang luar biasa bagi para anggota asosiasi ini.

 

Beberapa  pengurus dari DPP maupun DPD  APKOMINDO  dari seluruh penjuru tanah air  bergiliran terlihat menjenguk Ketua Umumnya (Hoky)  di Rutan Pajangan Bantul. Mereka beramai ramai juga ikut menghadiri sidang sidang yang di gelar di Pengadilan Negeri Bantul sebagai bentuk solidaritas terhadap Ketua Umum Apkomindo.

 

Ditemui  usai menjenguk  Ir. Soegiharto Santoso, Ridwan (Pengurus DPA Pekan Baru) mengatakan kepada wartawan,”Upaya kriminalisasi terhadap organisasi APKOMINDO oleh segelintir orang yang  berniat mencari keuntungan sendiri  akan kami lawan. Selama ini kami hanya berdiam diri saja melihat Ketua Umum kami di dholimi. Namun saat ini kami tidak akan berdiam diri saja. Anda bisa lihat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian dan Kejaksaan banyak  sekali  hal yang janggal kan ?” Ujarnya kepada awak media ini.

 

“Dalam dakwaan  jaksa  bahwa  Ir. Soegiharto Santoso memerintahkan Dicky Purnawibawa untuk menyelenggarakan Mega Bazar hari Sabtu – Rabu tanggal 5-9 Maret 2016 di JEC Bangun Tapan Bantul Yogyakarta itu ngawur.  Karena dalam AD/ART APKOMINDO setiap DPD adalah independen, berdiri masing masing secara otonom dalam mengambil keputusan untuk menyelenggarakan event. Saya tegaskan bahwa Pameran Mega Bazar tersebut  pada kenyataannya diselenggarakan oleh PT. Dyandra Promosindo. Anda bisa baca di MoU Penyelenggaraan Mega Bazar Consumer Show 2016 dan Computer & Gadget Show 2016 dengan nomor : 00195/DP-JOG/APKOM-DYANDRA/I/2016. Dan patut digarisbawahi juga tidak ada keuntungan finansial  sepeserpun yang mengalir ke kas DPP APKOMINDO dari event Mega bazar tersebut,” Ungkap Ridawan lebih lanjut.

 

Menurut  Komang  Purnama salah seorang  Pengurus Apkomindo Bali , Logo DPD dan DPP juga independen dan berbeda.  Dan DPD APKOMINDO DIY  saat menyelenggarakan Mega Bazar  Consumer Show 2016 dan Computer & Gadget Show 2016 adalah menggunakan LOGO  APKOMINDO DIY. “Jadi menurut saya Kejaksaan telah salah (error in persoana) kalau saat ini menahan Pak Hoky di Rutan Bantul. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan dari Pekan baru, yang seharusnya bertanggungjawab dan menggunakan Loo Apkomindo DIY adalah PT. Dyandra Promosindo selaku penyelenggara event,” Ungkapnya.

 

Lukas Lukmana salah seorang Pengurus  DPD  Semarang  juga  mengungkapkan  hal  yang sama, “Saya bergabung di Apkomindo sudah sejak lama, hampir 24 tahun yang lalu.  Awalnya  dulu organisasi ini dibentuk untuk mensejahterakan anggotanya. Namun sejak  ada segelintir orang yang berniat  mengambil  untung sendiri dengan  salah satu contohnya  mendaftarkan Logo Apkomindo secara pribadi maka mulailah muncul  konflik yang berkepanjangan ini. Logo APKOMINDO adalah milik organisasi bukan milik perseorangan,” Paparnya.

 

“Kami siap  untuk menjadi  saksi meluruskan sejarah dan tidak ingin APKOMINDO menjadi hancur karena niat tidak baik segelintir orang saja. Apabila Logo Apkomindo  dimiliki oleh pribadi, nanti semua anggota Apkomindo  bisa  dipidanakan seperti  Ketua  Umum kami.  Kami menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggota untuk bahu membahu memperjuangkan dan melawannya. Saya  dengan rekan rekan pengurus maupun anggota  Apkomindo telah siap menggugat  balik terkait  Logo Apkomindo ini agar dapat kembali  dimiliki secara sah menjadi miliki Asosiasi bukan Perorangan.” Kata Lukas.

 

Menurut Pengurus Apkomindo Solo Simon,”Memang ada keinginan dari para pendiri yaitu Sonny Franslay CS untuk  menjadikan Asosiasi ini (APKOMINDO) menjadi semacam perseroan terbatas, dimana mereka yang menjadi  para komisaris dan direkturnya.  Ada  pergeseran tujuan yang menurut para anggota sudah mulai tidak benar. Oleh karena itulah  mereka berusaha membekukan kepengurusan Apkomindo . Namun kami saat itu ada Pekan Olahraga (POR) di Semarang tahun 2009 membuat mosi  tidak percaya terhadap kepemimpinan Sonny Cs ( ada 11 orang) dan kami mau bikin Munas Luar biasa di Surabaya tahun 2010 dengan kesepakatan akan membuat Munaslub di  Solo tahun 2011 saat itu walikotanya Pak Jokowi.   Itulah awal dari  perseteruan internal  organisasi Apkomindo yang kemudian berkepanjangan sampai sekarang. Saya masih memiliki bukti bukti terkait peristiwa ini baik foto maupun rekaman rekamannya, dan saya siap menjadi saksi,” Terang Simon saat ditemui oleh awak media usai menghadiri sidang pembacaan eksepsi di PN Bantul (22/12/2016).

Saat menunggu persidangan kedua di Pengadilan Negeri Bantul (22/12/2016), Ir. Soegiharto Santoso atau Hoky menjelaskan kepada media,”Tidak  benar  dakwaan  jaksa bahwa sejak dari  Ketua Umum dipegang oleh Hidayat Tjokrodjojo (periode 1999 -2005), lalu Ketua Umum Apkomindo periode 2005 – 2008 Henkyanto Tjokrodiguno, lalu Ketum berikutnya Suhanda Wijaya ( 2008 – 2011) selalu minta ijin dalam pemakaian Logo Apkomindo untuk menjalankan organisasi ini.  Bahkan saya baru  tahu soal hal ini setelah dibacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.  Dalam AD/ART  Apkomindo tidak ada disebutkan  bahwa ada kewajiban kami anggota Apkomindo untuk meminta ijin ketika  akan memakai Logo Apkomindo. Saya akan hadirkan saksi saksi untuk meluruskan hal  ini,”papar Hoky.

 

Tim Penasehat Hukum  Apkomindo Bimas Ariyanta, SE., SH.,CN. Dkk serta Tim Penasehat Hukum Pribadi Ir. Soegiharto Santoso, Riswanto, SH., MH., PIA  mengakui telah menerima Surat Kuasa untuk  melaporkan balik upaya pencatatan Hak Cipta Logo Apkomindo sebagai  miliki pribadi oleh Sonny Franslay CS  ke Mabes Polri di Jakarta agar akar segala masalah penahanan Ketua Umum Apkomindo menjadi jelas secara hukum.

 

“Kami sudah menerima surat kuasa untuk  melaporkan  balik  terkait Hak Cipta Logo Apkomindo yang saat ini telah didaftarkan di Dirjen HAKI, karena menurut saya memang ada kekhilafan dari  pihak Dirjen HAKI terkait pasal 65 Undang Undang nomer  28 tahun 2014 yang jelas menyatakan “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi badan usaha atau badan hukum,” Kata Riswanto. (Dharma)


TAGS Apkomindo


-

Author

I'am only a journalist who recorded every events that I can record.

Follow Me