Obscuur Libel, Dakwaan JPU Terhadap Hoky Harus Dihentikan

29 Jan 2017

, “Dengan tidak merumuskan unsur tindak pidana secara jelas maka surat dakwaan akan menjadi kabur (Obscuur libel) Bahwa dalam perkara ini sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul melalui Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tertanggal 24 Desember 2016 yang ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum ANSYORI, SH. Jaksa Utama Pratama Nip. 19591212 199403 1 001 telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana dalam Putusan Sela tanggal 4 Januari 2017 dan Jaksa Penuntut Umum sampai dengan waktu pikir pikir selama 7 (Tujuh) hari tidak mengajukan upaya hukum Perlawanan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang Olehkarenanya Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (”Inkracht van Gewijsde”) dan Surat Dakwaan sebagaimana Nomor Reg.Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tidak dapat dijadikan dasar lagi untuk mendakwa Terdakwa karena senyatanya telah dinyatakan Batal demi hukum yang oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harusnya dinyatakan tidak dapat diterima,”Demikian dibacakan dalam eksepsi oleh Bimas Ariyanta Penasehat Hukum Hoky dalam kasus pelanggaran hak cipta Apkomindo di PN Bantul (26/01/2017)

 

Bimas melanjutkan “Bahwa Surat dakwaan dalam perkara Aquo yang pelimpahan perkaranya dilakukan pada tanggal 12 Januari 2017 pada Pengadilan Negeri Bantul,  Surat Dakwaan dan Surat panggilan Terdakwa Nomor : B-180/0.4.13/Es/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017 BELUM PERNAH diterima oleh Terdakwa dan baru kami Penasehat Hukum terima kemarin siang tanggal 24 Januari 2017,” Terangnya kepada awak media.

Bahwa Surat Dakwaan tersebut sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP adalah sebagai berikut :

“Turunan Surat pelimpahan perkara bersama surat dakwaann disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dari penyidik  pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri“

Dan sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 146 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat lambatnya tiga hari sebelum sidang di mulai“

Bahwa dengan adanya Fakta pemberitahuan dan panggilan sidang yang hanya berselang 1 (satu) Hari sebelum Sidang dilakukan adalah telah menyalahi ketentuan dari yang telah digariskan dalam KUHAP;

 

Bahwa sebagaimana dalam dakwaan Aquo pada halaman 1 dan juga halaman 3  Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

‘’Bahwa ia terdakwa Ir. Soegiharto Santoso sebagai Ketua DPP Pusat APKOMINDO bersama sama Saksi Dicky Purnawibawa (dalam berkas terpisah) sebagai Ketua DPD APKOMINDO Yogyakarta, terdakwa memerintahkan saksi Dicky Purnawibawa ST sebagai Ketua PDP DIY melakukan kerja sama dengan PT. Dyandra promosindo untuk melakukan kegiatan Mega Bazar 2016 Consumer Show pada hari Sabtu tanggal 05 sampai dengan rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan maret tahun 2016 bertempat di ruangan Jogja Expo Center (JEC) jalan raya Janti Banguntapan Bantul Jogjakarta, atau setidak tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak dan / atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam bentuk penerbitan ciptaan atau salinannya, dan atau pengumuman ciptaan secara Komersiil yaitu dengan cara menggunakan seni Logo / gambar Apkomindo milik Sonny Franslay tanpa izin pemegang hak Cipta yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Menkum Ham RI sesuai Sertifikat Hak Cipta Nomor Pendaftran  050083’,

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah  mendakwa Terdakwa  dengan dakwaan Alternatif Yakni :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (3) UU.RI. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH.Pidana .

KEDUA  

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (4) UU.RI. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH.Pidana .

Bahwa sebagaimana Eksepsi Kami terdahulu yang telah diterima Oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pada Pengadilan Negeri Bantul dan sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 143 ayat 2  huruf b  Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan tentang Syarat Materiil dari suatu Surat Dakwaan Yakni :

  1. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus de;licit dan locus delicti) ;

Berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf b  KUHAP  tersebut Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur unsur tindak pidana  / delik pidana yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Dengan tidak merumuskan unsur tindak pidana secara jelas maka surat dakwaan akan menjadi kabur(Obscuur libel) Bahwa dalam perkara ini sebelumnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul melalui Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tertanggal 24 Desember 2016 yang ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum ANSYORI, SH. Jaksa Utama Pratama Nip. 19591212 199403 1 001 telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana dalam Putusan Sela tanggal 4 Januari 2017 dan Jaksa Penuntut Umum sampai dengan waktu pikir pikir selama 7 (Tujuh) hari tidak mengajukan upaya hukum Perlawanan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang Olehkarenanya Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (”Inkracht van Gewijsde”) dan Surat Dakwaan sebagaimana Nomor Reg.Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 tidak dapat dijadikan dasar lagi untuk mendakwa Terdakwa karena senyatanya telah dinyatakan Batal demi hukum yang oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;  Pendek Kata cermat dan jelas dan lengkap berarti Surat dakwaan harus menyebutkan : 

  1. Unsur tindak pidana yang dilakukan ;
  2.  Fakta dari Perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik
  3. Cara perbuatan materiil dilakukan ;

Bahwa apabila kita perhatikan Uraian Fakta Kejadian baik dalam dakwaan pertama dan dalam Alternatif dakwaan kedua adalah SAMA dan hanya mengetrapkan pasal yang berbeda dalam Alternatifnya yang seakan akan Uraian fakta kejadiannya adalah sebagaimana dakwaan tunggal adalah Dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan mempunyai cacat yuridis untuk dinyatakan Batal demi hukum, Karena antara Dakwaan Pertama dengan Dakwaan Kedua mempunyai unsur yang berbeda, selain itu tidak menerangkan bagaimana cara tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa  baik dalam dakwaan Pertama dan atau dakwaan Kedua ; Pungkas Bimas.

Bahwa Locus delicti dan Tempus delicti Surat Dakwaan Aquo adalah pada Pameran Mega Bazar 2016 Consumer Show di JEC Bantul Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal  09 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Maret 2016  Bahwa penyebutan waktu dengan pembatasan sekira jam 09.00 Wib adalah Tempus yang hanya pendek waktunya yakni hanya pada titik jam 09.00 WIB saja dan tidak ada penjelasan yang hal ini melengkapi tidak cermatnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Bahwa penggunaan Logo / Gambar Apkomindo dalam Pameran Mega Bazar 2016  di Ruangan Jogja Expo Center (JEC) Bantul pada tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan 09 Maret 2016  sekira jam 09.00 Wib adalah berdasarkan Kontrak Perjanjian antra DPD Apkomindo DIY dengan PT. Dyandra Promosindo tertanggal 15 januari 2016 sebagai penyelenggara dan tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa baik dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo, yang Olehkarenanya terhadap penggunaan Logo / Gambar Apkomindo pada Locus dan tempus delicti sebagaimana Surat Dakwaan adalah tidak pernah Terdakwa lakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo, Karena merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggara yakni PT. Dyandra Promosindo  ;

Bahwa di dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Aquo tiidak secara jelas dan rinci bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Namun lebih cenderung pada Histori pembentukan Apkomindo yang secara jelas dan tegas sudah terjawab bahwa Logo / Gambar sebagaimana yang dijadikan masalah dalam perkara Aquo ini pada waktu didekalarasikan pertama kali adalah untuk tujuan Assosiasi bukan pribadi dan lebih lebih pada Pendafataran yang dilakukan oleh Sonny Franslay telah tertulis kata kata APKOMINDO di bawah Logo sehingga Logikanya Apakah bisa Assosiasi / Organisasi dapat di miliki secara perseorangan ;

Bahwa mengenai dakwaan terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta  yang digunakan secara Komersial disini sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo adalah jabatan sosial yang “Nirlaba” dalam arti dalam penyelenggaraan Pameran sebagaimana yang didakwakan yang diselenggarakan oleh PT. Dyandra Promosindo di JEC Bantul Yogyakarta pada tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan 09 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib  tidak ada keuntungan atau aliran dana yang diterima oleh Terdakwa ;” Pungkas Bimas.

 

Secara terpisah Sekjend Apkomindo Muzakir mengatakan,”Kalau tuntutan JPU tidak jelas, sebaiknya dihentikan saja kasus penuntutan Ketum Apkomindo. Kebenaran tidak akan bisa direkayasa. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk muncul tanpa dapat dicegah.” Ujarnya.

Telah disepakati dalam persidangan yang dipimpin oleh Subagya SH., MH., selaku Ketua Majelis Hakim dalam acara persidangan di PN Bantul ,”Kita putuskan untuk melanjutkan sidang dengan acara tanggapan JPU pada sidang berikutnya hari kamis tanggal 2 Febuari 2017 sekitar jam 10.00. Untuk sidang hari ini saya rasa cukup dan Sidang ditutup,” Ucap Hakim sambil mengetukkan palu menutup acara sidang tanggal 26 Januari 2017.

(Dharma)


TAGS HOKY


-

Author

I'am only a journalist who recorded every events that I can record.

Follow Me