Wartaone Gugat PT. Impian Jaya Ancol Dalam Sengketa Informasi

16 Jun 2017

Jakarta, Sidang sengketa informasi Nomor : 0011/IV/KIP-DKI-PS/2017 antara media WartaOne sebagai pemohon melawan PT. Taman Impian Jaya Ancol sebagai termohon digelar di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Publik DKI Jakarta Kamis, 08 Juni 2017.

“WartaOne merupakan media investigasi yang memiliki fungsi melakukan kontrol sosial. Karena Transparansi merupakan salah satu pilar dalam Good Governance. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.”terang Dharma Leksana, S.Th., M.Si selaku kuasa hukum pemohon media investigasi WartaOne dalam persidangan.

“Terwujudnya Good and Clean Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, aspiratif, bersih, terbuka, bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” Lanjutnya kepada awak media usai persidangan di depan gedung kantor Komisi Informasi Jalan Awaludin 2 Tanah Abang Jakarta Pusat.

“PERS Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyimpan, menyebarluaskan gagasan dan informasi serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum guna mendorong keadilan dan kebenaran. Sampai dengan saat sidang ini digelar dalam persidangan sengketa informasi hari ini, kami tetap belum mendapatkan informasi terkait surat permohonan kami terhadap PT. Impian  Jaya Ancol. Oleh sebab itulah kami melaporkan sengketa informasi ini ke Komisi Informasi DKI untuk mendapatkan keadilan informasi yang saya yakini sangat berguna bagi kepentingan masyarakat,”paparnya.

Hadir dalam persidangan Rika Lestari yang mengaku selaku Corporate Communication PT. Pembangunan Jaya Ancol dan Wina selaku kuasa hukum PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA). Pada persidangan perdana ini pihak PT. PJA mengutus kedua orang pegawainya, namun rupanya mereka tidak mengetahui tata cara persidangan dengan baik, sehingga pada sidang perdana ini mereka tidak dapat membuktikan aspek legalnya di persidangan karena tidak membawa surat kuasa. Bahkan merupakan suatu hal yang ironis, sebagai seorang kuasa hukum tidak tahu mengenai Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti diakuinya dalam persidangan.

“Apakah ibu berdua mengetahui Undang Undang KIP ?” Tanya Anggota Majelis Komisioner Gede Narayan kepada kuasa hukum PT. Impian Jaya Ancol.

“Terus terang saya katakan, saya tidak tahu mengenai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Pak,” Katanya kepada Komisioner Komisi Informasi Publik saat ditanyakan kapasitasnya hadir mewakili PT. PJA dalam sidang sengketa informasi, apakah kuasa hukum mengetahui UU KIP.

“Jadi saya beritahu bahwa ada namanya Undang Undang KIP, Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Nanti dasar apa ibu akan tahu mengapa saat ini duduk bersengketa dipersidangan ini. Kalo enggak, enggak ada dasar itu adalah dasar dari konstitusi dari Republik ini. Kalo enggak ibu ngapain duduk jadi termohon di kursi persidangan ini, harus punya dasar, satu. Yang kedua ada ranah definisi, salah satunya yang disebut badan publik dan partisipasi masyarakat, bahwa ini benar, tapi dia dikuasakan kepada wartaone ya, Pak,”demikian seperti yang disampaikan  Gede Narayan dalam persidangan 08 Juni 2017.

”Jadi ibu nanti baca dulu biar sidang kedua bisa kita lebih baik,” Lanjut Komisioner.

“Kalau memang demikian pada sidang berikutnya, Ibu harus membawa surat kuasa dari PT. PJA untuk memenuhi aspek legal standing dari persidangan ini. Terus soal jangka waktu, diharapkan hadir sesuai dengan jadwal sidang, dalam surat undangan adalah jam satu ya bu. Hari ini karena ibu ibu datangnya sangat lambat, maka kita tetap saja mulai persidangan sesuai yang sudah dijadwalkan,” Jelas Komisioner lagi.

Secara legal standing dalam mekanisme yang diatur oleh PERKI No, 1 Tahun 2013 pihak WartaOne sebagai pemohon sudah benar, namun dalam surat permohonan informasi publik memang diakui ada kekeliruan dalam menujukan surat tersebut kepada PT. PJA yang rupanya tidak bisa diralat yaitu tetap ditujukan kepada PT. Impian Jaya Ancol. Sehingga nanti dalam sidang berikutnya informasi itu akan tetap dimohonkan kepada PT. Impian Jaya Ancol sesuai dengan fakta surat menyurat yang telah dilakukan.

Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari Kamis, 15 Juni 2017 pukul 13.00 WIB di ruang persidangan yang telah ditentukan diketuai oleh Waode Asmawati dan Anggota Majelis Komisioner Gede Narayan dan Alamsyah Basri dan Panitera Ade Saefullah Anwar.

Secara terpisah, Dharma Leksana selaku pemohon informasi tetap berharap bahwa Right To Know (Hak Untuk Tahu) terhadap informasi informasi publik harus terus diperjuangkan, karena transparansi merupakan modal dasar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi di Negara ini. 


TAGS Ancol Taman impian jaya ancol Komisi informasi publik komisi informasi dki wartaone gugat ancol


-

Author

I'am only a journalist who recorded every events that I can record.

Follow Me