• 1

    Apr

    Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Maluku Demo Dirjen Dikti

    Wartaone – Jakarta, Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Maluku gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Raya Jend Sudirman Pintu I, Gedung D Depdiknas,Senayan Jakarta (31/03/2017) Dalam pantauan media wartaone., sebanyak 50 an orang mahasiswa ini menuntut agar Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti segera memberikan ijin sekolah maritim di maluku segera ditandatangani dan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mundur dari jabatannya karena sudah tidak peduli akan dunia pendidikan. Tuntutan yang paling mendasar adalah keluarkan Surat Izin Pendirian Perguruan Tinggi AMI Ternate hari ini juga. Koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Maluku Aziz Fadirubun dalam orasinya mengatakan,” Mencerdaskan an
  • 12

    Mar

    Konggres Luar Biasa PARFI Digelar Bareng HUT PARFI

    Jakarta - Kongres Luar Biasa Persatuan Fillm Indonesia 2017 yang akan diselenggarakan hari ini Minggu , 12 Maret 2017 mulai jam 7.00 WIB sampai dengan selesai di Gedung Parfi Rasuna Said Jakarta Selatan. “Tema Konggres Luar Biasa PARFI mengusung tema ” Kembali Ke Marwah Parfi dan Kejayaan Gemilang Masa Lalu,” Terang Kanjeng Pangeran Norman selaku Direktur Eksekutif Jakarta Center salah seorang Balon Ketua Parfi kepada awak media. Kanjeng Pangeran Norman menambahkan, ” Saya akan merangkul semua anggota parfi, seluruhnya hingga tidak ada lagi kubu- kubuan , ” ucapnya saat beberapa waktu lalu ditemui di kantor Parfi Kuningan Rasuna said Jakarta Selatan (10/3/2107). Kanjeng Pangeran Norman mengungkapkan kesiapanya untuk ikut berkompetisi dalam kancah Kongres lua
  • 6

    Mar

    Sidang Kasus Apkomindo : PN Bantul Harapkan JPU Hadirkan Saksi PELAPOR

      BANTUL, - Sidang lanjutan terkait kasus adanya dugaan kriminalisasi terhadap Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), yakni Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Bantul, Kamis (2/3/2017).   Sidang yang dipimpin Hakim Subagyo, SH, M.Hum kali ini mengagendakan mendengar 3 keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori, SH dan Khalid Sardi Hatapayo, SH. Para saksi tersebut yakni, Agus Setiawan Lie, Ir. G. Hidayat Tjikrodjojo, dan Rudi D. Mulyadi.   Perkara pelanggaran Hak Cipta seni logo Apkomindo ini mencuat setelah adanya pameran Mega Bazar oleh PT Dyandra Promosindo yang digelar bersama DPD Apkomindo DIY di JEC 5 - 9 Maret 2016 . Dalam pameran tersebut dipasang logo Apkomin
  • 4

    Mar

    PERKARA APKOMINDO, JPU JANJI HADIRKAN SAKSI PEMILIK HAK CIPTA

    SIDANG KE VII KASUS APKOMINDO DI PN BANTUL, JAKSA ANSYORI JANJI HADIRKAN SAKSI KUNCI PEMILIK HAK CIPTA     BANTUL - Sidang lanjutan terkait kasus kriminalisasi terhadap Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), yakni Ir Soegiharto Santoso alias Hoky kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Bantul, Kamis (2/3/2017).   Sidang dipimpin oleh Hakim Subagya, SH., M.Hum dengan agenda sidang kali ini yakni mendengarkan 3 keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori, SH selaku Jaksa Utama Pratama Nip. 19591212 199403 1 001 dari Kejaksaan Agung RI dan Khalid Sardi Hatapayo, SH. Kasi Pidum Kejari Bantul, Para saksi tersebut yakni, Agus Setiawan Lie, Ir.G. Hidayat Tjikrodjojo, dan Rudi D. Mulyadi.   Dalam kesaksianny
  • 27

    Feb

    MEMAKAI GELAR AKADEMIS TANPA HAK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

    Jakarta, Pemakaian gelar akademis sudah diatur dalam Pasal 69 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,profesi palsu dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta. Namun tampaknya pencantuman Gelar Akademis tanpa hak dalam kehidupan masyarakat sehari hari masih belum tersentuh hukum secara maksimal. Secara khusus memang hukum tidak melarang atau tidak mengatur sanksi pidana bagi mereka yang menyebutkan/ mencantumkan gelar akademik tanpa hak, terkecuali mereka terbukti menggunakan ijazah palsu maka hal itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan tentunya dapat dijerat tentang penggunaan ijazah palsu sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 69 UU No 20 Tahun 2003 tentang
-

Author

I'am only a journalist who recorded every events that I can record.

Follow Me